JURNAL MANAJEMEN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI

PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCES PLANNING DALAM EFISIENSI PENCATATAN PENJUALAN PADA UMKM WARUNG AYAM GEPREK RASHA

2023-12-01T04:24:35+00:00

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ayam Geprek Rasha merupakan sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang makanan cepat saji, khususnya ayam geprek. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, UMKM Ayam Geprek Rasha menghadapi tantangan dalam mencatat dan mengelola penjualan mereka secara efisien. Pencatatan penjualan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan adanya potensi kesalahan, lambatnya proses bisnis, dan ketidakakuratan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Beberapa faktor yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan sistem pencatatan manual, kurangnya integrasi antara departemen, dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap proses bisnis. Selanjutnya, menganalisis kesenjangan untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Dengan membandingkan antara kedua kondisi tersebut, penulis dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis, penulis mengusulkan implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) menggunakan strategi Big-Bang. Dalam strategi ini, semua modul ERP akan diimplementasikan secara bersamaan, sehingga perusahaan dapat segera beralih ke sistem baru secara penuh. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, implementasi sistem ERP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan penjualan dan proses bisnis secara keseluruhan. Dengan adanya sistem ERP, Ayam Geprek Rasha dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem terpadu, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses bisnis, dan memberikan informasi yang lebih baik bagi manajemen.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MARITIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONEKTIVITAS REGIONAL: STUDI KASUS PELABUHAN PATIMBAN

2023-10-29T15:09:54+00:00

Pembangunan infrastruktur maritim telah menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas regional dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini membahas dampak dari pembangunan infrastruktur maritim, dengan penekanan khusus pada Studi Kasus Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban, yang sedang mengalami ekspansi signifikan, telah menjadi pusat perhatian dalam upaya pengembangan maritim Indonesia. Studi ini menggabungkan analisis empiris dan tinjauan teoritis untuk mengevaluasi efek dari pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap konektivitas regional. Kami memeriksa perubahan dalam aliran barang, efisiensi logistik, dan integrasi pasar regional sebagai indikator utama. Selain itu, kami mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin muncul seiring dengan pembangunan pelabuhan ini. Hasil penelitian kami mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur maritim, seperti Pelabuhan Patimban, memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas regional dengan cara yang signifikan. Dampak positif meliputi peningkatan aksesibilitas ke pasar regional, peningkatan investasi, dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangan seperti manajemen lingkungan yang berkelanjutan dan distribusi manfaat yang merata juga perlu diperhatikan. Studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan, perencanaan kebijakan, dan pihak-pihak terkait dalam merancang strategi pembangunan infrastruktur maritim yang berkelanjutan dan berdampak positif pada konektivitas regional. Ini juga memberikan kontribusi pada literatur tentang pembangunan pelabuhan dan konektivitas regional, khususnya dalam konteks maritim Indonesia yang berkembang pesat.

ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO KECELAKAAN KERJA DI PT. TKR DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS

2023-10-30T04:17:20+00:00

Kecelakaan kerja menimbulkan kerugian bagi pekerja dan juga bagi perusahaan. Kesehatan dan keselamatan pekerja, kerugian finansial perusahaan, hingga menurunnya produktivitas merupakan sebagian kecil kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. PT. TKR telah mengalami 17 kecelakaan kerja pada tahun 2019-2021, terutama dibagian pekerjaan pekerjaan bongkar pasang mold dan pemotongan compound. Hasil penilaian dengan job safety analysis, didapatkan bahwa dari delapan tahapan pekerjaan tersebut terdapat satu tahapan pekerjaan dengan kategori risiko rendah, lima tahapan pekerjaan dengan kategori risiko medium dan dua tahapan pekerjaan dengan kategori risiko tinggi. Tahapan pekerjaan dengan risiko tinggi harus dilakukan pengendalian risiko untuk menurunkan risiko pekerjaan tersebut. Pengendalian risiko yang paling baik adalah eliminasi. Untuk tahapan pekerjaan memindahkan mold dari rak ke pallet mover dapat di eliminasi dengan mengganti proses manual dengan alat hand stacker. Sedangkan pada pekerjaan mengambil hasil potongan compound dapat di eliminasi dengan penambahan conveyor belt pada setelah proses pemotongan, sehingga dapat menghilangkan pekerjaan manual tersebut. Dengan dilakukannya eliminasi, diharapkan dapat nengurangi tingkat risiko yang tinggi pada pekerjaan serta mengurangi kecelakaan kerja.

Analisis Beban Kerja Mental Karyawan dengan Metode NASA-TLX di PT. XYZ

2023-09-20T06:53:06+00:00

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan penyedia gabah/beras di Cianjur, Jawa Barat. PT. XYZ memiliki beberapa Divisi, namun dua divisi yang memiliki peran penting dalam proses pengadaan gabah beras adalah Bidang Pengadaan dan Bidang Komersial. Kegiatan pengadaan gabah beras memiliki beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan beban kerja mental. Pengukuran beban kerja mental dilakukan dengan metode NASA-TLX. Responden terdiri dari 2 orang staff Bidang Pengadaan dan 3 orang staff Bidang Komersial. Melalui hasil peer option diperoleh beban kerja mental yang dialami oleh responden tergolong tinggi dengan beban kerja mental tertinggi dialami oleh responden Staff B, yaitu staff Bidang Pengadaan dengan skor NASA-TLX 77.33. Melalui hasil forum group discussion diperoleh bahwa aktivitas yang berpotensi meningkatkan beban kerja mental adalah aktivitas memeriksa dan terjadinya antrian pekerjaan sehingga staff harus bekerja lembur. Usulan yang dapat diberikan berdasarkan intrepertasi dari pengukuran beban kerja mental adalah perbaikan SOP dan implementasi system informasi pada proses bisnis, sehingga staff dapat bekerja secara lebih proporsional dan produktif.

KONSEPSI STRATEGIS PENGENDALIAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT PENYELENGGARA POS DI ERA E-COMMERCE YANG MELALUI PLATFORM MARKETPLACE

2023-09-04T07:36:46+00:00

Peningkatan jumlah kiriman E-Commercemelalui platform marketplacedan shop onlineseharusnya menjadikan peluang bisnis untuk seluruh penyelenggara pos, namun kenyataanya hanya beberapa penyelenggara pos saja yang terlibat dalam pengiriman barang melalui marketplaceini disebabkan karena ada berbagaipersyaratanyang harus dipenuhi dan dipandang dapat memperkuat kepercayaan dan brand imagemarketplacetersebut. Kondisi ini memungkinkan terjadi pasar monopoli atau oligopoliyang tidak bisa dihindari karena plaform marketplacedan onlineshopmenginginkan penyelenggara pos yang bisa memperkuat sistem bisnisnya. Perbedaan penyelenggara bisnis perposan ini perlu disesuaikan dan diatur dengan cara mengendalikanpersaingan sehingga penyelenggara pos yang besar dan yang kecil masing-masing mempunyai daya saing sesuai dengan pola operasinya.

Key Success Factor(KSF) adalah alat untuk menentukan faktor-faktor kunci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien oleh perusahaan. Key Succes Factorpenyelenggara pos akan digunakan sebagai penempatan posisi persaingan penyelenggara pos.Peta persaingan penyelenggara pos terdapat 2 posisi area, area pertama dengan skala 2 sd 3 yang ke dua dengan skala 3 sd 4. Skala 3 sd 4 area Pertama ditempati oleh 10 penyelenggara pos yang proses bisnisnya end to end dan masing-masing penyelenggara pos ini mempunyai infrastruktur dan sumberdaya yang sangat baik sehingga dapat melakukan kerja sama dengan platform E-Commerceuntuk melakukan kiriman barang. Sedangkan Posisi skala 2 sd 3 di tempati 18 penyelenggara pos,

Persaingan tidak sehat penyelenggara pos di platform E-Commerce secara umum terjadi dikarenakan dua hal yaitu, yaitu Tarif dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Masalah tarif pengendalian dilakukan adalah Penegakan hukum/law enforcement UU Pos (38/1999)Pasal 36 ayat 3, 4, 5, 6. PP Pos (15/2013)Pasal 23, 24, 25. Dan PM Kominfo Formula Tarif Layanan Pos Komersial (1/2012) pasal 1 angka 4, pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 implementasi (law enforcement/penegakan hukum) Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 8. Sedangkan untuk PKS baik terbuka maupun tertutup pengendalian dilakukan dengan cara Penegakan hukum/law enforcement UU Pos (38/1999) Pasal 36 ayat 3, 4, 5, 6. PP Pos (15/2013) Pasal 23, 24, 25

Kata Kunci: E-commerce, Persaingan tidak sehat, Tarif, Perjanjian kerja sama